Di Istana, Tokoh Agama Tegaskan Proses Hukum Harus Adil

Pertemuan Istana: Ketua Umum PBNU KH Aqiel Siradj bersalaman dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedhar Nashir di Istana Negara Jakarta, (1/10).



JAKARTA -- Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para ulama dari MUI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) di Istana Merdeka, Selasa (1/11). Dalam pertemuan itu, Jokowi memastikan tak akan mengintervensi proses hukum yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama oleh pejawat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Salah satu perwakilan dari Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menggunggah sebuah resume pertemuan tersebut di akun Facebook-nya. Dahnil menceritakan apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan, termasuk pesan dan kritiknya soal sikap tegas Jokowi dalam penanganan kasus hukum Ahok.

"Sahabat saya menjadi salah satu tokoh agama dari Muhammadiyah, NU-MUI tadi yang hadir memenuhi undangan presiden. Saya akan sampaikan beberapa hal," tulis Dahnil lewat akun Twitter-nya @Dahnilanzar. dikutip dari REPUBLIKA ONLINE

Berikut isi lengkap resume Dahnil:  Saya Ikut Serta dengan beberapa tokoh agama Muhammadiyah, NU dan MUI yang diundang oleh Presiden Joko Widodo, pada Hari ini Selasa, 1 November 2016 Pukul 11.00 WIB.

Pak Presiden yang didampingi Menkopolhukam, Menteri Agama, dan Mensesneg. Langsung berdialog dengan 10 orang perwakilan dari Muhamamdiyah, 10 orang dari MUI dan 10 0rang dari NU.

Suasana pertemuan menurut saya layaknya pertemuan resmi, Pak Presiden menyampaikan Pertama apa gerangan tujuan beliau mengundang para tokoh tersebut, dilanjutkan beberapa tokoh menyampaikan pandangannya.

Dalam catatan saya setelah Pak Jokowi menyampaikan pendahuluan, dilanjutkan oleh Ketum MUI, kemudian Ketum NU, dan Ketum Muhammadiyah. Dan salah seorang Ketua PP Muhammadiyah, Pak Goodwill Zubir menyampaikan pesan beliau. Dilanjutkan Pak Presiden memberikan respons.
Singkatnya, semua tokoh agama menyampaikan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan adil dan berkeadilan, bahkan Pak Haedar menyampaikan, sengketa publik bisa memperoleh titik moderat bila jalur hukum dilakukan dengan adil, dan kami fokus pada bagian itu. Namun, Pak Haedar menyampaikan pesan, penting juga agaknya Pak presiden menularkan keteladanan kepada para Kepala daerah seluruh Indonesia agar tidak asal ucap, dan tidak ceroboh dalam menggunakan kata-kata.

Menjawab pernyataan para tokoh tersebut, Pak Presiden menyatakan;

Sebagai presiden saya tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum, kalau tidak berjalan dengan baik, baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan Sebagai Presiden dan gubernur saja.


Setelah Pak Joko Widodo menjawab, saya angkat tangan mohon izin untuk menyampaikan sesuatu.

Saya perkenalkan diri, "saya Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pak Presiden izinkan saya menyampaikan dua hal. Pertama adalah pertanyaan, kedua adalah saran.

Pertama, mengapa pagi ini tokoh-tokoh agama yang diundang hanya dari Muhammadiyah, MUI dan NU? Karena ada kesan dil uar sana Pak Presiden sedang memecah belah kami umat Islam, karena di luar sana pasti berkembang perspektif Muhammadiyah, MUI dan NU sudah dikangkangi oleh presiden, mereka pasti tidak bisa bersikap obyektif lagi.
Padahal seperti Pak Presiden ketahui sikap Muhammadiyah, MUI dan NU sudah jelas, mengapa saudara-saudara kami yang ingin memobilisir demo itu tidak diundang juga, saya kira alangkah baiknya dan arifnya jika mereka diundang dan diajak Untuk berdialog, tidak cuma kami."

"Kedua, Pak Presiden, publik kecewa, agaknya penting Pak Presiden menyatakan dengan tegas dan terang bahwa kita akan tindak secara hukum bila Ahok betul menistakan keberagaman dan Islam. Pidato seperti itu penting Pak Presiden sampaikan seperti seterang dan tegas bapak menyampaikan akan lawan pungli serupiah pun, agar UMAT tenang dan yakin, mereka butuh sikap terang dari bapak. Demikian Pak Presiden, mohon maaf dengan sangat bila tidak perkenan, maklum saya yang paling muda disini".

Setelah pernyataan saya tersebut Pak Presiden menyampaikan;

"Penting hari ini kita membangun kultur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang kuat untuk menjawab masalah kesenjangan antar wilayah, nah salah satunya ya melalui revolusi mental itu. Hari ini kita terlalu banyak memproduksi undangan-undang dan mohon maaf orientasinya proyek. Dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum, padahal nilai etika diatas hukum, maka revolusi mental penting."
Demikian ya, terimakasih.


Akhirnya pertemuan ditutup Pak Presiden Joko Widodo dengan diakhiri sesi foto, dan terus terang saya senang bisa menyampaikan pesan dan kritik langsung kepada Pak Joko Widodo, walau tidak dijawab dengan terang. Semoga Allah SWT selalu meridhai dan melindungi bangsa ini.

0 komentar:

Copyright © 2013 JPRMI SUMUT